Setelah Kamboja, akhirnya Indonesia mendapatkan mandat memegang Keketuaan ASEAN 2023 untuk kelima kalinya. Pencapaian Indonesia tidak hanya sekadar menjadi Ketua ASEAN saja. Faktanya, Indonesia terus aktif terlibat dalam sejumlah isu-isu penting di kawasan ASEAN.
Indonesia tidak hanya “melahirkan” kesepakatan-kesepakatan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi turut berkontribusi dalam sejumlah upaya perdamaian. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan regional ASEAN, sekaligus menciptakan kawasan yang damai, adil, dan sejahtera.
Salah satu keterlibatan Indonesia terhadap sejumlah isu penting di ASEAN terkait situasi Myanmar. Dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya; selain Myanmar, menginisiasi Konsensus Lima Poin (5PC), yang bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Selain itu, sebenarnya masih banyak peran Indonesia sebagai “penengah” dari berbagai konflik atau isu-isu penting di kawasan Asia Tenggara. Berikut di antaranya:
Memediasi konflik Filipina-MNLF
Indonesia terpilih menjadi penengah atau mediator dalam konflik Filipina. Alasannya karena sifat netralitas Indonesia, serta anggapan Indonesia yang memahami medan konflik antara Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF).
Penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja
Indonesia juga memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja (1988-1989). Sebagai inisiator dalam rangka penyelesaian konflik, Indonesia memediasi kedua negara tersebut agar kembali berdamai. Usaha Indonesia membuahkan hasil, karena Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.
Penuntasan konflik perbatasan Thailand-Kamboja
Saat menjadi Ketua ASEAN (2011), Indonesia menjadi mediator guna menciptakan perdamaian atas konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Selama proses resolusi konflik, Indonesia mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk menciptakan situasi damai di Kamboja.
Zona bebas senjata nuklir di kawasan
Kawasan Asia Tenggara terus berupaya mewujudkan zona bebas nuklir, atau dikenal dengan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone/SEANWFZ). Bentuk keseriusan Indonesia mewujudkan SEANWFZ dibuktikan dari pengesahan UU 9/1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara).
Kerja sama keamanan maritim
Di bidang maritim, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim. Terutama dalam penanggulangan isu ilegal, unreported, serta unregulated fishing (IUUF). Caranya dengan menggagas Implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation pada 2015.
Isu pekerja migran
Tidak kalah penting, Indonesia juga berhasil meyakinkan kesepakatan Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions. Disepakatinya kesepakatan ini menunjukkan upaya penghapusan diskriminasi di lingkungan kerja, sekaligus memberikan jaminan perlindungan. Terutama bagi bekerja informal.
Foto: Shutterstock/Peace-loving